Pemkab Jember Bersama KPU dan Bawaslu, Hemat Anggaran Sampai 3 Milyar

    0
    91
    humas
    Bupati Jember saat mengikuti rapat virtual bersama Kemendagri membahas dana Pilkada

    JEMBER, BP – Pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, banyak beberapa daerah yang mengeluhkan kesulitan keuangan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang digelar secara serentak, terlebih masih dimasa Pandemi Covid-19, tentu akan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi protokol kesehatan, baik bagi petugas TPS maupun bilik-bilik suara.

    Namun, hal ini tidak berlaku bagi Pemkab Jember, meski pelaksanaan Pilkada digelar ditengah pandemi, anggaran untuk Pilkada di Kabupaten Jember, menggunakan mekanisme hibah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Jember mendapatkan dana hibah tersebut.

    Hal ini disampaikan Bupati Jember dr. Faida MMR saat menjadi narasumber dalam seminar virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia dengan tema “Dukungan Pendanaan Pilkada Tahun 2020”.

    “Pilkada itu tanggungjawab daerah dalam penganggarannya, sehingga dibutuhkan kedewasaan berpikir dalam melakukan rasionalisasi anggaran, di Jember, kami bersama KPUD dan Bawaslu mampu merasionalisasi anggaran, hingga bisa berhemat 3 Milyar,” ujar Bupati Jember dr. Faida MMR.

    Seiring terjadinya wabah virus korona, bupati mengajak dua lembaga tersebut untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi itu dilakukan pada anggaran kegiatan pertemuan di luar kota, yang memang tidak mungkin dilakukan dalam situasi Covid-19. Upaya ini membuat penghematan anggaran hingga mencapai Rp. 3 miliar.

    Namun, situasi wabah juga mengharuskan ada tambahan anggaran. Penambahan itu akibat ada kebutuhan tambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). “Ada penambahan 362 TPS, termasuk penambahan untuk honor petugas maupun pengelola TPS tambahan tersebut,” bebernya

    Meski demikian, Bupati menjelaskan, penghematan masih tetap terjadi. Anggaran perjalanan dinas luar kota yang digunakan membiayai penambahan TPS dan honor petugas masih ada sisa. “Masih ada sisa 330 juta rupiah, dan anggaran tersebut ditetapkan sebagai anggaran cadangan,” ungkap bupati.

    Karena itu, di Kabupaten Jember tidak memerlukan perubahan jumlah anggaran yang tertera dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) milik KPU maupun Bawaslu sebelumnya. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan saat pemungutan suara, bupati menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu telah mengajukan anggaran untuk itu.

    Kebutuhan seperti alat pelindung diri, rapid test, masker, cairan pencuci tangan, dan alat pemeriksa suhu dipenuhi melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) pada APBD Kabupaten Jember tahun 2020. “Harus dipenuhi, ada ataupun tidak ada covid-19, supaya semua teratasi. Mudah-mudahan ini berguna buat pejabat yang mengelola keuangan daerah,” tutupnya. (*)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here